BOGOR – Jelang Musyawarah Daerah (Musda), Partai Golkar Kota Bogor mulai terbelah. Hal tersebut terjadi, setelah beredarnya surat keputusan (SK) pengangkatan pelaksana tugas (plt) Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor.
Surat tersebut dinilai bagian dari persaingan politik. Keretakan mulai terasa, setelah sejumlah pengurus keberatan dan yang lainnya setuju dengan SK tersebut.
Wakil Ketua DPD Partai Golkar Bidang Keagamaan, Atmaja mengatakan, DPD Jawa Barat akan memutuskan struktur kepanitiaan dalam Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Kota Bogor di Purwakarta, Rabu (20/7/2016).
“Kemungkinan akan dibahas pada agenda halal bihalal bersama DPD Jabar,” kata Atmaja.
Menurut dia, komposisi struktur kepanitiaan dalam musda tergantung kebijakan Plt Ketua DPD Golkar Kota Bogor Yomanius Untung, apakah masih menggunakan komposisi Steering Committe (SC) dan Organizing Committe (OC) yang lama atau baru.
Mengenai SK Plt yang bakal dipolisikan. Anggota dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bogor Barat ini mengaku tidak mengetahuinya dan merasa itu urusan lain.
“Ikuti plt saja dan fatsun dengan arahan sesuai SK,” katanya.
Terpisah, Wakil Ketua bidang Organisasi Partai Golkar Kota Bogor, Endy KH mengatakan, DPD Partai Golkar Kota Bogor belum mengetahui SK pemberhentian Ceppy Harun.
Dia menambahkan, SK tersebut sah jika diantarkan langsung ke DPD Partai Golkar Kota Bogor.
“Saya tidak mau berandai-andai,” kata Endy KH.
Dia menantang, kubu yang menerima SK agar menyerahkan ke DPD untuk membuktikan kebenarannya.
“Kalau memang benar, antarkan ke DPD, dan kita buktikan,” tegasnya.
Endy yang juga sebelumnya terpilih menjadi ketua Organizing Commite (OC) Musda Partai Golkar Kota Bogor mengatakan, tetap menggelar musda.
“Kamipun sudah menyiapkan segalanya,” kata Endy.(PB)
Sumber
0 comments:
Post a Comment